Koreksi Pernyataan Satpol PP DKI, Pemprov: 'Warga Jabodetabek Tak Perlu SIKM Keluar Masuk Jakarta'

Pemprov DKI mengatakan bahwa warga Jabodetabek tidak membutuhkan SIKM untuk keluar masuk Jakarta.

Editor: Irsan Yamananda
Kompas/ RYANA ARYADITA UMASUGI
Tugu Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Foto diambil pada 18 Juli 2019. 

TRIBUNMATARAM.COM - Pemprov DKI mengatakan bahwa warga Jabodetabek tidak membutuhkan SIKM untuk keluar masuk Jakarta.

Hal ini sekaligus mengoreksi pernyataan Kepala Satpol PP DKI Jakarta.

Berikut ulasan selengkapnya.

 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Benni Aguscantra mengatakan, warga kawasan aglomerasi Jabodetabek tidak perlu memiliki SIKM untuk keluar masuk wilayah DKI Jakarta.

"Warga Jabodetabek tidak memerlukan SIKM (surat izin keluar masuk) ketika hendak melakukan perjalanan nonmudik keluar/masuk wilayah DKI Jakarta," kata Benni melalui keterangan tertulis, Sabtu (8/5/2021).

Termasuk juga dengan para pekerja yang sebelumnya disebut harus memiliki surat tugas sebagai SIKM untuk masuk wilayah Jakarta.

Hal itu disampaikan merespons banyaknya warga yang mengajukan permohonan SIKM untuk perjalanan di kawasan aglomerasi.

 

Ratusan WNA China Masuk di Tengah Larangan Mudik, Kemenkumham: Memenuhi Aturan Keimigrasian

Rela Berangkat Sejak 3 Mei, Pemudik Asal Jakarta Menuju Aceh Malah Dipaksa Balik Setibanya di Asahan

Langit biru terlihat dari Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (8/4/2020). Sepinya aktivitas warga Ibu Kota karena pembatasan sosial membuat langit Jakarta cerah dengan tingkat polusi yang rendah.
Langit biru terlihat dari Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (8/4/2020). Sepinya aktivitas warga Ibu Kota karena pembatasan sosial membuat langit Jakarta cerah dengan tingkat polusi yang rendah. (KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)

Dia mengatakan, sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat, perjalanan untuk bekerja atau perjalanan dinas termasuk salah satu pengecualian pelarangan perjalanan orang.

Namun untuk perjalanan mudik, ucap dia, tetap dilarang sesuai dengan aturan yang sudah diterbitkan pemerintah pusat.

"Kebijakan ini merupakan ikhtiar pemerintah untuk melindungi segenap warganya dari risiko peningkatan laju penularan Covid-19," ucap dia.

Masyarakat juga diminta bijak untuk mengajukan SIKM sesuai dengan kebutuhan mendesak bukan karena keinginan mudik.

Menurut Benni, masih banyak warga yang mengajukan SIKM untuk keperluan mudik Lebaran.

"Masih banyak yang mengajukan untuk keperluan mudik," kata dia.

Ketahuan Palsukan Surat Rapid Antigen, 4 Gadis Menangis Terjaring Razia Mudik : Kita Kangen Orangtua

Pernyataan Benni ini sekaligus mengoreksi statement Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin yang menyebut karyawan di wilayah Bodetabek yang bekerja di Jakarta wajib memiliki surat tugas dari atasan mereka.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved