Masih Ada Warga Mampu yang Terima Bantuan, Pemdes di Magetan Dilema: 'Kita Tak Berani Menghapus'

Meski demikian, ada sejumlah warganya yang mengundurkan diri sebagai penerima bantuan.

Sebab mereka merasa merasa telah mampu secara ekonomi dari pada warga lainnya.

Dia berharap Dinas Sosial melakukan pengecekan ulang terhadap para penerima bantuan baik PKH, BPNT maupun bantuan BST dan lainnya. 

"Kita hanya bisa berkoordinasi dengan Dinas Sosial karena ini data dari pusat.

Kita tidak berani menghapus, hanya nunggu kesadaran warga,” ucapnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan Yayuk Sri Rahayu mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemutakhiran data terkait penerima bantuan dan usulan baru penerima bantuan dari desa.

Baca juga: Mengadu ke Mensos Risma, Penerima Bansos Ngaku Kena Pungli, Kena Potongan Uang Kresek Rp 50.000

Dia mengaku telah melakukan update data di bulan Desember 2020, bulan Mei dan terakhir update data pada Juli 2021, sayangnya belum ada penetapan DTKS dari pemerintah pusat.

“Karena belum ada penetapan DTKS saya juga belum mengetahui perkembangn DTKS yang terakhir,” katanya seperti dikutip dari Kompas.com dengan judul "Warga Mampu di Magetan Masih Terima Bantuan dari Pemerintah, Pemdes: Kami Serba Salah".

Lurah di Kemayoran Larang Warga yang Belum Vaksin Ambil Bansos

Seorang lurah di Kemayoran tiba-tiba menjadi perbincangan.

Ia melarang warganya yang belum vaksin untuk mengambil bantuan sosial.

Usut punya usut, ia merupakan Lurah Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Sementara bansos yang dimaksud berupa bantuan pangan non tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial.

Lurah Utan Panjang tersebut bernama Amadeo.

Ia menjelaskan alasannya membuat kebijakan tersebut.

Baca juga: Awalnya Ngadu ke Risma Kena Pungli, Pengakuan Penerima Bansos Tiba-tiba Berubah: Gak Ada yang Motong

Baca juga: Warganya Ngadu Kena Pungli Soal Bansos ke Risma, Walkot Tangerang: Kalau Bukan Hak, Jangan Diambil