TRIBUNMATARAM.COM - Bupati Panajam Paser Utara (PPU) tiba-tiba menjadi sorotan.

Ia menyebutkan hal yang cukup mengejutkan terkait penanganan covid-19.

Bagaimana tidak, pria bernama lengkap Abdul Gafur Masud (AGM) itu secara blak-blakan tidak mau berurusan dengan penanganan wabah Virus Corona (Covid-19) di daerah yang ia pimpin.

Menurutnya, hal itu hanya menimbulkan masalah hukum.

Seperti diketahui, AGM juga menjabat sebagai Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 PPU.

Ia menarik diri dari kepengurusan penanganan wabah Covid-19 di PPU terhitung sejak bulan Juni 2021.

• Antar Jenazah Corona, Sopir Ambulans Dihajar Hingga Memar, RSUD 45 Kuningan: Dituduh Mengcovidkan

• Jane Shalimar Kritis Lagi karena Pneumonia Berat Spesifik Covid-19: Tindakan Akhir Pasang Ventilator

Hal tersebut ia ungkapkan seusai melaksanakan Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020 di DPRD PPU, Selasa (29/6/2021).

"Saya menyatakan akan menarik diri untuk mengurusi yang namanya corona.

Mulai dari pengadaan dan penanganan serta lain-lain, saya menarik diri," ujar AGM.

Dirinya memberikan contoh terkait permasalahan yang sering ia hadapi.

• WASPADA Covid-19 Varian Delta Sudah Ditemukan di Hampir Semua Kota di Pulau Jawa, Sangat Menular!

Seperti pengadaan empat unit chamber roda empat senilai Rp 2 miliar yang selama ini dianggap hanya menimbulkan masalah bagi pimpinan daerah.

"Pengadaan chamber, jadi masalah.

Padahal itu pengadaan Maret 2020.

Pada saat itu, harga masker saja dari harga Rp 50 ribu per boks jadi Rp 500 ribu, bahkan jutaan rupiah," ujarnya.

"Waktu itu kondisi pembatasan, masih kurang perkapalan dan pesawat dan akomodasi lainnya.

Kemudian dijadikan masalah dan dituntut untuk menyesuaikan harga yang tidak sesuai keadaan awal pandemi," imbuhnya.

Karena persoalan Chamber bilik roda empat tersebutlah, AGM mengaku sedikit jengkel, sebab pengadaan barang yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 mengakibatkan pejabat terkait diperiksa oleh pihak terkait.

"Kepres tahun 2019-2020 tentang keadaan luar biasa.

Kalau KLB (kejadian luar biasa), itu seperti perang apapun dilakukan.

Jadi, saya selaku bupati diperiksa dan dipermasalahkan.

Bahkan Kepala Dinas Kesehatan juga diperiksa dan ditakut-takuti.

• Bukan Asal, Ada Syarat yang Terpenuhi di Balik Singapura Tetapkan Covid-19 sebagai Flu Biasa

Mau itu statusnya hitam atau ungu sekalian, tidak mau selaku bupati diperiksa dan dipermasalahkan tentang pengadaan tidak mau urusi, langsung saja pusat urusi.

Anggaran darurat apapun dilakukan.

Tapi, kalau kondisi kuning dan hijau jadi masalah.

Diperiksa dengan isu tidak jelas.

Sudah berapa warga yang meninggal.

Untung saja yang periksa tidak meninggal," tutur bupati.

AGM meminta pernyataan ini untuk diviralkan di media, bahwa dirinya tidak ingin lagi untuk mencampuri atau mengurusi urusan penanganan wabah Covid-19 di daerahnya.

“Media tolong viralkan ini, saya akan menarik diri pengurusan corona meskipun status hitam langsung saja pemerintah pusat yang urusi,” ujarnya lagi.

Bukan hanya itu, pria yang memiliki enam orang anak ini juga mengajak kepala daerah atau pemerintah kabupaten/kota lainnya juga ikut bersikap sama seperti dirinya.

"Saya ajak pemerintah kabupaten/kota untuk tidak usah urusi corona. Karena Keppres tidak berlaku ternyata," ucapnya seperti dikutip dari TribunKaltim.co dengan judul Bupati AGM Tak Mau Lagi Urusi Masalah Covid di PPU dan Ingin Ajak Kepala Daerah Lain Bersikap Sama.

Risma Sebut Indonesia Tak Bisa Lockdown Seperti Negara Lain

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyebut Indonesia tak bisa melakukan lockdown seperti luar negeri guna menekan laju penyebaran Covid-19.

Hal itu ia ungkapkan saat menanggapi lonjakan kasus virus corona di Tanah Air beberapa hari terakhir.

Menurutnya, kapasitas ekonomi Indonesia tak setinggi negara lain.

Utamanya, negara-negara yang telah menerapkan lockdon.

"Nanti pada akhirnya kalau kita lockdown beda, misalkan kita membandingkan mungkin kenapa kita tidak seperti di luar negeri, lockdown semua."

"Di sana kan kapasitas keuangannya tinggi," kata Risma dikutip dari tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Rabu (23/6/2021).

• Teriakan Warga yang Demo di Balai Kota Surabaya: Madura Mati Bukan karena Covid-19, Tapi Kelaparan

• Kasus Covid Naik, Ngabalin Sebut karena Warga Nekat Mudik: Berbusa-busa Mulut Presiden Mengingatkan

Risma menjelaskan, solusi tepat untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di Indonesia adalah skala mikro.

Alasannya, ekonomi makro masih tetap berjalan jika lockdown dilakukan dalam skala mikro.

"Penanganan skala mikro itu betul.

Jadi itu saya lakukan, jadi ekonomi makronya tetap jalan," kata Risma dikutip dari tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Rabu (23/6/2021).

• Bintang Emon Bercanda Diendorse Covid, Jerinx Sebut Bukti Seleb Dibayar, Sang Komika: Sarkas Bung

Lebih lanjut Risma pun mencontohkan apa yang ia lakukan untuk menekan kasus Covid-19 saat masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya.

Yakni dengan melakukan pengetatan protokol kesehatan di kampung-kampung dan RT masing-masing.

Jika itu sudah bisa tepat ditangani maka tidak akan terjani penularan Covid-19 dan ekonomi tetap bisa berjalan.

"Disaat protokolnya sudah jalan di kampung di RT sudah betul semua tadi yang disampaikan bapak-bapak dari TNI, Polri, BNPB, Menkes itu sudah betul semua."

"Seperti itu yang saya lakukan di Surabaya.

Kalau itu tepat ditangani dan akhirnya tidak terjadi penularan dan itu ekonomi tetap bisa jalan," terang Risma.

• KBM Kembali Daring dan Tempat Ibadah di Zona Merah Ditutup Sementara, Ini Aturan PPKM Mikro Terbaru

PPKM Mikro Masih yang Paling Tepat

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan prinsipnya pemerintah menerima setiap masukan masyarakat dalam penanganan Pandemi Covid-19.

Termasuk adanya masukan agar pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar ataupun karantina alias lockdown menyikapi melonjaknya kasus Covid-19.

"Bapak presiden dan tentu pemerintah bahwa saat ini menyambut baik setiap masukan masyarakat termasuk usulan memberlakukan kembali PSBB atau lockdown total," kata Ngabalin dalam video yang diterima Tribunnews.com, Selasa (22/6/2021).

Hanya saja kata Ngabalin, Pemerintah melakukan pengkajian terhadap setiap masukan atau aspirasi.

Pemerintah hingga saat ini menilai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro masih yang paling tepat.

"Setelah bapak presiden dan pemerintah mempelajari berbagai opsi penanganan covid-19.

Dengan memperhatikan atau memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan juga pengalaman negara-negara lain yang mengalami situasi sangat parah dalam pandemi covid-19.

Saya ingin katakan bahwa PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat," katanya.

• Heboh Wacana PSBB Diberlakukan Lagi, Ridwan Kamil: Uang Kami Habis untuk Masker, APD, dan Lain-lain

Minta Pemerintah Pertimbangkan Opsi Lockdown Regional

Sebelumnya Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah mempertimbangkan opsi lockdown regional merespons peningkatan kasus Covid-19 yang terjadi saat ini.

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menilai, kebijakan lockdown regional per pulau sebagai upaya memutus rantai penyebaran Covid-19.

"Meminta pemerintah untuk mempertimbangkan lockdown regional secara berkala di pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatra, dan Kalimantan," kata Bamsoet melalui keterangannya, Selasa (22/6/2021).

Bamsoet mengatakan, pemerintah juga harus mendorong seluruh rumah sakit rujukan Covid-19 untuk melakukan penambahan kapasitas Bed Occupancy Ratio atau BOR.

Menurutnya, kapasitas BOR harus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan ketersediaan sumber daya medis dan kelengkapan medis lainnya seperti suplai oksigen.

"Mengingat, banyaknya RS yang menambah kapasitas BOR namun tidak memperhatikan hal-hal penting tersebut," ucapnya.

Di sisi lain, Bamsoet berharap masyarakat menjadikan lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi hampir di seluruh daerah sebagai alarm darurat atau peringatan bahwa penyebaran Covid-19 sudah semakin mengkhawatirkan.

"Sehingga diharapkan masyarakat lebih meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan, serta mengikuti dan mematuhi imbauan pemerintah untuk tidak beraktivitas diluar rumah sementara waktu guna mencegah penularan Covid-19," kata Bamsoet seperti dikutip dari Tribunnews.com dengan judul Mensos Risma Nilai Indonesia Tak Bisa Lockdown Seperti Luar Negeri: Disana Kapasitas Keuangan Tinggi.

Ridwan Kamil: Uang Kami Habis untuk Masker, APD, dan Lain-lain

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, angkat bicara mengenai wacana pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna menekan laju Covid-19 di Indonesia.

Ridwan Kamil adalah satu dari sejumlah kepala daerah yang keberatan dengan kebijakan tersebut.

Menurutnya, Pemprov Jawa Barat tidak punya anggaran lagi untuk memberikan subsidi pada masyarakat yang terdampak.

Hal itu dikarenakan pihaknya banyak menghabiskan uang untuk keperluan masker dan APD.

Pria yang akrab disapa Kang Emil itu menyampaikan hal tersebut pada wartawan di daerah Cianjur, Selasa, 22 Juni 2021.

"Kami sudah tidak punya banyak anggaran lagi kalau harus PSBB dengan subsidi.

• Kasus Covid Naik, Ngabalin Sebut karena Warga Nekat Mudik: Berbusa-busa Mulut Presiden Mengingatkan

• Kerja Sendiri, Pelaku Sudah Cetak 1.252 Surat Bebas Covid-19 & Beraksi 3 Bulan di Bandara Pekanbaru

Karena uang kita banyak fokus buat beli masker, APD dan lain-lain.

Realitanya seperti itu," ujarnya seperti dikutip dari Kompas.com dengan judul ""Kami Sudah Tidak Punya Anggaran Lagi kalau PSBB dengan Subsidi..."".

Menurutnya, pemerintah pusat harus menyiapkan bantuan sembako untuk warga yang di rumah tidak bekerja.

Hal itu jadi rumit bagi pihak Pemprov.

"Karena tidak semua orang bisa work from home (WFH).

Ada profesi-profesi yang kalau WFH dia tidak dapat penghasilan, dan itu agak rumit lah," ujar Emil.

Ridwan Kamil: kalau kasus turun, jangan kasih libur lagi

Karena itu, Emil berharap lonjakan kasus Covid-19 di Jawa Barat bisa menurun dalam waktu dekat.

"Kita pernah mengalami ini kan di awal tahun, sehingga kita berharap polanya sama, menurun setelah empat minggu. Ini masih ada 2 minggu lagi," kata Emil.

"Tapi, setelah turun titip jangan dikasih libur lagi. Kalau libur lagi kami di lapangan berulang-ulang lagi dalam hal ini, kira-kira begitu," pungkasnya.

Baca berita lainnya terkait Virus Corona

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Taufik Ismail) (TribunKaltim/ Dian Mulia Sari)